KENDARI-Inflasi Sulawesi Tenggara pada November 2022 telah mencapai angka 6,84% (yoy) secara tahunan dan 6,59% (ytd) secara tahun kalender dari periode Januari hingga November tahun 2022.  Tekanan inflasi tersebut sesuai dengan tren global dan nasional juga sedang mengalami peningkatan, dipicu oleh konflik geopolitik global yang mengganggu rantai pasok berbagai komoditas dunia.

Selaku Pelaksana Harian (Plh) Sekda Sultra, Suharno mengatakan, untuk wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), saat ini inflasi yang terjadi banyak dipengaruhi oleh komoditas dari komponen Administered Price dan Volatile Food, di antaranya kenaikan harga komoditas angkutan udara, bensin, dan bawang merah.

"Kenaikan harga angkutan udara di antaranya disebabkan oleh peningkatan airport tax, peningkatan biaya maintenance, dan peningkatan permintaan di tengah rute penerbangan yang terbatas. Sementara untuk kenaikan harga bensin disebabkan oleh kenaikan harga minyak internasional, sementara kenaikan harga bawang merah dipicu oleh relatif rendahnya produksi di tengah cuaca yang kurang mendukung,"ujarnya.

Bahkan, kata dia menuju Natal 2022 dan tahun baru 2023, tekanan inflasi diperkirakan masih terus berlanjut. Terutama dipicu oleh peningkatan permintaan sesuai pola historis pada periode tersebut, yang semakin diperkuat dengan masa liburan sekolah. Sebagai dampaknya, diperkirakan terjadi peningkatan pada komoditas ikan tangkap utamanya ikan kembung dan ikan layang seiring peningkatan permintaan.

"Risiko inflasi juga dapat dipicu oleh komoditas yang tidak dihasilkan dalam wilayah seperti bawang merah, terigu, gula pasir, ikan kaleng dan tempe, "jelas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra itu.

Untuk terus mengawasi pergerakan harga pada periode Nataru dan pencegahan penimbunan pasokan, pada tanggal 20 Desember 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi yang diadakan di kantor Bank Indonesia Sulawesi Tenggara.

Selain itu, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Provinsi Sultra  dalam menghadapi pergerakan harga dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran Perlinsos PMK 134 dengan total anggaran mencapai Rp10.541.579.500.

"Anggaran ini dibagi pada tiga pos anggaran yaitu  Bantuan Sosial dengan pagu Rp5.165.750.000,  Subsidi Sektor Transportasi dengan pagu Rp2.300.000.000 dan  Perlindungan Sosial Lainnya dengan pagu Rp3.075.829.500, " ungkapnya.

Anggaran ini selanjutnya direalisasikan sebagai program yang didistribusikan pada masyarakat terdampak inflasi dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya, Dinas UMKM Sultra yang memberikan bantuan berupa stimulus tunai yang akan diberikan sebesar 2 juta rupiah per UMKM pada 3600 UMKM di 13 Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan memberi stimulus tunai yang dialokasikan pada 2000 nelayan yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota (Konawe, Konsel, Muna, Mubar, Wakatobi, Buton, Kendari, Baubau), dengan besaran bantuan adalah 500 ribu rupiah perbulan selama tiga bulan.

Kemudian Dinas Sosial yang berupa stimulus tunai pada KPM Disabilitas dengan besaran bantuan sebesar 593.000 rupiah per-KPM
selama tiga bulan. Dan terakhir Dinas Ketenagakerjaan, dengan memberi bantuan berupa stimulus tunai yang diserahkan pada UMKM. Stimulus diberikan sebesar 750 ribu
rupiah per-UMKM untuk 3052 UMKM selama tiga bulan untuk pembayaran listrik pada 5 Kabupaten/Kota (Baubau, Buton, Konawe Selatan, Kolaka, Kendari).

Dia menambahkan, selain tentang bantuan stimulus, dalam  menghadapi tantangan inflasi ke depan, tentu perlu juga diatasi hambatan pada rantai distribusi. Diantaranya kelancaran bongkar muat dan praktik-praktik penimbunan yang tidak bertanggung jawab di tengah tingginya permintaan.

"Karena itu saat ini Pemprov Sultra akan
segera menerbitkan surat terkait prioritisasi bongkar-muat pelabuhan untuk pasokan pangan dari luar Sultra. Sehingga dapat menjamin kecukupan pasokan domestik Sultra yang tentu berkoordinasi dengan PT. Pelindo, " terangnya.

Karena itu, kata dia untuk menekan inflasi daerah perlu kerja bersama. Bahkan Pemprov Sultra  memberikan dukungan dengan menggerakkan aparat untuk melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan baik di titik-titik gudang distributor maupun di pasar. Sehingga pasokan tetap tercukupi, mencegah penimbunan komoditas dan mencegah terjadinya manipulasi harga di pasar yang akan dimulai sejak tanggal 23 Desember 2022.

"Melalui koordinasi yang erat dan efisien, TPID Sulawesi Tenggara akan terus berkomitmen melakukan berbagai upaya menjaga kestabilan harga di Sulawesi Tenggara di tengah berbagai ancaman inflasi akhir tahun," pungkasnya. (rah)