Kendari - Sultra tak terhindar dari inflasi. Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra berhasil mengendalikan inflasi. Hasil kerja TPID itu diapresiasi Gubernur Sultra Ali Mazi, kemarin. Indikator inflasi terkendali yakni hingga bulan Maret 2022, inflasi tercatat sebesar 0,17 persen. 

"Meskipun masih relatif rendah dan terkendali, tetapi tantangan inflasi ke depan tidaklah mudah. Proyeksi inflasi keseluruhan tahun 2022 ini diperkirakan akan meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 3,67 persen,"ujar Gubernur Sultra Ali Mazi saat membuka acara High Level Meeting (HLM) TPID se-Sultra di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (25/4), kemarin. 

Kendati inflasi terkendali, kata gubernur, angka inflasi tersebut masih berada pada range sasaran inflasi nasional sebesar 3,01 persen. “Untuk itu, sinergisitas kita semua harus terus diperkuat dalam rangka pengendalian inflasi, baik sinergisitas pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun antar sesama organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal yang tergabung dalam keanggotaan TPID Sultra,” kata Gubernur Ali Mazi. 

Ditambahkan, inflasi yang rendah dan stabil dapat menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan serta mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Gubernur Sulta Ali Mazi memaparkan empat isu strategis inflasi di Sultra yang berpotensi dihadapi di masa mendatang. Pertama, perkembangan subtitusi minyak goreng sawit dengan minyak goreng kelapa dan terkait kebijakan pengendalian harga. 

Kedua, kelangkaan pasokan dan tingginya harga barang kebutuhan, yang sering terjadi menjelang hari besar keagamaan (Idul Fitri). "Ketiga, kondisi cuaca ekstrim yang mempengaruhi jumlah produksi beberapa komoditas. Keempat, panjangnya rantai pasok distribusi komoditas," jelas Gubernur Ali Mazi. 

Gubernur Sultra dua periode itu memandang bahwa High Level Meeting TPID Sultra kali ini berperan strategis dalam tataran kebijakan pengendalian inflasi. Diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pengendalian inflasi daerah. 

Dikatakan gubernur, inflasi yang terjadi di Sultra cenderung bergejolak terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (penawaran) yang berkenaan dengan gangguan produksi dan kelancaran distribusi. 

"Adapun komoditas yang sampai saat ini masih berkontribusi besar untuk peningkatan inflasi di Sultra adalah komoditas ikan segar, sayuran, daging sapi, bawang, dan minyak goreng," sebut Gubernur Ali Mazi. 

Tekanan inflasi komoditas tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan pasokan akibat kondisi cuaca, pola produksi tahunan, terhambatnya distribusi dari daerah pemasok, baik antara kabupaten/kota di Sultra ataupun dari luar Sultra akibat kondisi surplus/defisit yang tidak merata. 

Mengatasi hal tersebut, sejak tahun 2019 Pemprov Sultra bersama Bank Indonesia Perwakilan Sultra, telah menginisiasi penandatangan kesepakatan bersama antar pemerintah kabupaten/kota se-Sultra yang diimplementasikan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar daerah, mulai tahun 2021 sampai awal tahun 2022. PKS tersebut yaitu antara Pemkot Kendari dan Pemkab Muna pada komoditas sapi potong. Selanjutnya, Pemkot Kendari dan Pemkot Baubau pada komoditas ikan. Kemudian, Pemkot Kendari dan Pemkab Konsel pada komoditas sayuran. (*)