--- Harga Beras  Butur Tertinggi Secara Nasional

Kendari-Pemerintah kini secara terpadu terus mendorong penanganan inflasi disetiap daerah selama periode 2023, khususnya dalam menjaga harga dan stok kebutuhan pokok selama Ramadhan. Upaya itu dilakukan melalui rapat bersama pemerintah provinsi, Kabupaten/kota dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara nasional yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian secara virtual.

Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) , rapat diikuti Sekda Sultra, Asrun Lio, bersama para pejabat terkait dan Forkopimda.

Dalam kesempatan itu Mendagri, Tito Karnavian menyoroti lonjakan harga beras yang terjadi di Buton Utara (Butur) Provinsi Sultra. Mengingat ini merupakan lonjakan tertinggi secara nasional. "Inflasi tertinggi khusus untuk komoditas beras tertinggi di wilayah Buton Utara dan Sumatera Barat, " ungkapnya.

Dia melanjutkan, tentunya dalam menekan inflasi, pemerintah daerah telah diimbau untuk menggunakan dana tak terduga yang melekat dalam anggaran daerah masing-masing.

"Kita sudah sampaikan bila terjadi inflasi, bisa menggunakan dana tak terduga. Sebab, ada beberapa daerah yang stoknya melimpah, sehingga daerah yang kekurangan bisa menghubungi daerah yang berlebih. Bahkan untuk menjaga harga tetap stabil sampai ke pedagang,pemerintah daerah bisa menggunakan dana tak terduga untuk mensubsidi transportasi mereka, "jelasnya.

Dia pun menegaskan berdasarkan laporan yang ada, produksi komoditas pertanian saat ini masih surplus, tapi banyak daerah mengalami defisit. Karena itu, pemerintah daerah melalui Disperindag harus turun mengecek langsung distributor, apakah komoditas kebutuhan pokok sudah tersalurkan secara baik atau tidak.

"Awasi distribusi nya jangan sampai ditahan, sebab bila ditemukan ada yang menahan stok akan diberi sanksi tegas pelanggaran hukum.
Jadi penegakan hukum perlu jadi perhatian bagi mereka yang menimbun stok, " tegasnya.

Sementara itu, Sekda Sultra, Asrun Lio mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan bersama Mendagri ada beberapa daerah Surplus terhadap beberapa komoditas kebutuhan pokok. Dimana data secara nasional daerah yang Surplus ada 114. Karena itu, daerah yang defisit harus membuat surat permintaan ke daerah-daerah surplus untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

"Sejak inflasi menjadi perhatian nasional  sudah dikeluarkam  surat edaran kemendagri untuk penggunaan biaya tak terduga (BTT) . Misalkan, kita meminta pada daerah surplus itukan ada biaya transportasi sampai ke daerah, biaya transportasi ini yang harus disubsidi melalui BTT. Agar saat kebutuhan itu tiba di daerah  harganya tetap normal. Itulah intervensi pemerintah, "jelasnya.

Dia melanjutkan, untuk Sultra sesungguhnya bukan hanya Butur yang harga berasnya tinggi, ada juga Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, Muna dan Kolaka Utara. Tapi memang Butur yang paling tinggi sehingga ini menjadi sorotan nasional. Harga beras Butur bahkan mencapai Rp 18.750 per kilogramnya. Padahal untuk harga normalnya  beras premium tertinggi sekira Rp13 ribu sementara Premium sekira Rp10 ribu an perkilogram.

"Saya tadi sudah sampaikan kepada Sekda Butur agar segera dilakukan interferensi, namun kendala mereka biasa terkait anggaran. Tetapi saat ini pemerintah sudah memberi ruang untuk dapat menggunkan biaya tak terduga atau BTT untuk menangani inflasi. Jadi ini tentu tak akan menjadi masalah berlarut, " bebernya.

Ia pun mengimbau kepada TPID Sultra agar dapat menggelar pasar murah di Butur untuk menstabilkan harga.  "Untuk menstabilkan harga kita harap TPID Sultra dapat menggelar pasar murah di Butur, " tukasnya.