Kendari, KP

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi secara resmi telah membuka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021, kegiatan ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra yang dilaksanakan di K-Toz Kendari Square, Jumat, (22/10).

BIK merupakan giat tahunan OJK bekerja sama dengan lembaga keuangan dan jasa usaha lainnya. Melalui momentum ini diharapkan jasa industri keuangan bisa memberi informasi kepada masyarakat terkait prodak jasa keuangan dan informasi dunia usaha lainnya.

Dalam sbutanya, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengungkapkan dampak kebijakan dunia usaha saat ini sangat terganggu akibat bencana non alam Pandemi covid-19. Namun besar harapanya melalui lembaga keuangan Stimulus keuangan dapat menjawab tantangan atas ketidakpastian berusaha dan mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi lainnya.

“Sebab, hingga detik ini, sebagian besar negara didunia masih berhadapan dengan dampak Covid-19, kata Gubernur, Jumat,(22/10)

Gubernur melanjutkan, berdasarkan data secara nasional saat ini tercatat jumlah kasus terkonfirmasi covid-19 pada 20 oktober 2021 sebanyak 4.237.201, kasus sembuh sebanyak 4.077.748 (96,2%), kasus meninggal 143.077 (3,4%) dan kasus aktif sebanyak 16.376 (0,4%).

“untuk Daerah Sultra, kasus terkonfirmasi covid-19 sebanyak 20.108. Sementara kasus sembuh sebanyak 10,507, kemudian kasus meninggal 525, dan kasus suspek tidak ada. Hal ini perlu kita syukuri bersama, karena dengan demikian maka aktivitas ekonomi di masyarakat mulai kembali bergerak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,"ucap Gubernur.

Sejauh jni, kata Gubernur,  Pemerintah telah berupaya secara maksimal mungkin dalam menanggulai  dampak pandemi Covid-19. Salah satu langkah yang dilakukan dengan mengalokasikan anggaran untuk mendorong kemapuan daya beli masyarakat, melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu pra kerja, pembebasan listrik dan lain-lain.

Selain itu, kata Gubernur, Pemda juga telah mendorong konsumsi kementerian, Lembaga, pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD.Konsumsi ini juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan,ungkap Ali Mazi pula.

”Tentunya pemerintah telah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Kemudian menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya,” ujarnya. 

Tak lupa, gubernur menjelaskan  pertumbuhan ekonomi Sultra, dima a bahwa tercatat pada triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 tumbuh sebesar 4,21 persen (y-on-y), lebih tinggi dibanding capaian triwulan II-2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,59 persen.

"Dkmana dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,75 persen. Kemudian dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 132,49 persen, "jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, untuk Kinerja Perbankan di Sultra, posisi Agustus 2021 masih stabil dan cenderung meningkat di masa pandemic covid-19. Aset perbankan di Sultra tumbuh sebesar 9,89% (yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 6,59% (yoy), dan Kredit tumbuh sebesar 18,06% (yoy).

Sementara untuk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk tabungan tumbuh sebesar 18,63% (yoy), Giro sebesar 2,52% (yoy) dan deposito turun sebesar -10,74% (yoy). selain itu, Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) posisi Agustus 2021, Aset Industri Keuangan Non Bank yaitu Dana Pensiun sebesar 162,03 miliar, modal ventura Rp22,69 milyar (tumbuh 9,51% yoy), dan piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp2,73 triliun (tumbuh 14,97% yoy). Sedangkan jumlah rekening investasi di pasar modal sebanyak 33.220 rekening dengan nilai transaksi saham Rp92,73 milyar (tumbuh 228,99% yoy).

"Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi kita khususnya di Sultra lambat laun mulai membaik. Namun kita tentu berharap sinergitas antar lembaga, stakeholders terkait dan pelaku usaha harus terus kita jaga. Upaya ini guna  pemerataan akses terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk juga akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjangkau oleh layanan keuangan (inklusi keuangan) di berbagai daerah," ungkap Ali Mazi.

Ia pun berharap melalui inklusi keuangan ini dapat menjadi strategi pengembangan ekonomi secara masif dan terintegrasi, serta bisa meningkatkan efisiensi ekonomi, dan dapat mendukung stabilitas sistem keuangan. Selain itu diharapkan  dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan. 

“Kita sebagai pemerintah daerah tentu amat mengapresiasi OJK bersama Industri Jasa Keuangan yang akan menggelar kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) selama bulan Oktober 2021 ini. Sebab ini dapat dijadikan sebagai langkah untuk mencapai target inklusi keuangan pemerintah yang mencapai 90 persen di tahun 2024. Sehingga dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19”, tutupnya.