Kendari - Semua elemen diminta bersiap menghadapi ancaman krisis pangan global. Pemerintah Provinsi Sultra melalui Dinas Ketahanan Pangan juga mengingatkan hal itu. Makanya, pemerintah daerah (Pemda) diimbau memprioritaskan ketahanan pangan di tahun 2023. 

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Ari Sismanto mengatakan, berdasarkan udangudang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan, suatu negara atau daerah wajib mencukupi dan menyediakan pangan sampai dengan individu. 

“Sehingga ketahanan pangan di suatu daerah harus diprioritaskan. Fokusnya adalah kemandirian pangan dan kedaulatan pangan,” kata Ari siswanto, Jumat (13/1).

Dia menjelaskan, kemandirian pangan merupakan kemampuan suatu daerah mencukupi kebutuhan pangan di seluruh individunya, dengan memanfaatkan seluruh pontensi sumber daya alam yang tersedia. “Alhamdulilah, saat ini untuk Sultra sudah bisa dikatakan mandiri pangan,” ucapnya.

Dia menambahkan, sementara untuk kedaulatan pangan merupakan hak setiap individu untuk memperoleh makanan yang bergizi, aman dan makanan sehat. 

“Kedaulatan pangan seperti inilah yang perlu kita dorong. Namun untuk mencapai itu, tentu peran pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota sangat strategis. Terutama terkait dengan melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan di seluruh sistem pangan,” terangnya.

Menurutnya, Sultra memiliki potensi yang tinggi di sektor pertanian dan pangan, namun belum dikelola dengan baik. Dengan kerja bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, tentang pengembangan komoditas pertanian strategis ini diharapkan dapat tercapai. 

“Namun tentu dengan memastikan ketersediannya, keterjangkauan misalnya masyarakat bisa mengakses dan menjangkau untuk membeli. Dan distribusinya, pasokannya, stabilitas harganya serta keamanan pangan. Jadi itu semua pemerintah daerah yang atur dan kita harap ini bisa dilakukan di tahun ini,”pungkasnya. (*)